Hot News
Isu pelik tentang perceraian wanita hamil di luar nikah menjadi fokus dalam Diskusi Hukum Koordinator Wilayah V Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, yang digelar hari ini, bertempat di Hotel Alhambra, Kabupaten Tasikmalaya. Mengangkat tema “Problematika Perceraian Wanita Hamil di Luar Nikah: Konflik Hukum dan Solusi Kebijakan (Menuju Keseragaman Putusan Pengadilan Agama)”, forum ini berlangsung dengan suasana yang hangat sekaligus intelektual.Hadir langsung dalam kegiatan ini Ketua PTA Bandung, Dr. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H., beserta jajaran Hakim Tinggi dan pimpinan PTA Bandung. Diskusi berlangsung seru, penuh dengan saling jawab, silang pendapat, serta analisis tajam dari para peserta yang menunjukkan betapa rumitnya problematika hukum yang diangkat. Puncak acara ditandai dengan penyerahan hasil rumusan diskusi hukum dari Ketua Koordinator Wilayah V, Drs. H. Ayip, M.H., kepada Ketua PTA Bandung sebagai bentuk kontribusi nyata wilayah dalam mendukung keseragaman putusan dan pengembangan kebijakan hukum di lingkungan peradilan agama. Para Pimpinan PTA Bandung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap inisiatif dan pelaksanaan diskusi ini. Menurut beliau, diskusi ini layak disebut sebagai diskusi hukum paling mewah, bukan hanya karena tempat dan penyelenggaraannya yang rapi, tetapi juga karena substansi yang dibahas begitu “menjelimet” namun dikupas tuntas dengan kedalaman akademik yang tinggi. Diskusi ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi wilayah tidak hanya berperan dalam administratif, tetapi juga mampu menjadi motor intelektual dalam menjawab tantangan hukum kontemporer di lingkungan peradilan agama
...
Pengumuman
- Pengembalian Sisa Panjar Juni 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Mei 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar April 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Maret 2025 | (11/04)
- Pengembalian Sisa Panjar Februari 2025 | (11/04)
- Pengembalian Sisa Panjar Januari 2025 | (11/04)
- Pengembalian Sisa Panjar Desember 2024 | (22/01)
Artikel
- Tresna Robiyana Suparyo, S.H. | Aplikasi Pengelolaan Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Angga Muhammad Arafat, S.H. | Penerapan Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Dan Pengembalian Sisa Panjar (Psp) Secara Cashless Di Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Lana Fuadi, S.H. | Aplikasi Layanan Tamu Virtual Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Dr.Sugiri Permana, S.Ag,M.H. | Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- Ketua PA Tasikmalaya Kembali Dipercaya Menjadi Pengajar Diklat Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama
- Metodologi Al-Munasakhat Dalam Perhitungan Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
Struktur Organisasi PA Tasikmalaya
Pelayanan E-Court
Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
SelanjutnyaBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan terdapat prosedur permohonan informasi yang terbagi pada jenis jenis informasi yang terkatagori informasi yang wajib diumumkan setiap saat dan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat.
SelanjutnyaBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Tasikmalaya memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Lebih LanjutE-Learning Mahkamah Agung
E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.
Lebih LanjutJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.
Lebih Lanjut
Pengadilan Agama Tasikmalaya, BISAA !!
